Thailand dan Australia Kerja Sama Perangi Perdagangan Manusia

Thailand dan Australia menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk CTIP-COE pada bulan November 2022,

Pemerintah Thailand bekerja sama dengan Australia telah membuka pusat pelatihan di Bangkok untuk melatih personel dalam memerangi perdagangan manusia.

Menteri Kehakiman Kolonel Pol Tawee Sodsong dan Angela Macdonald, Duta Besar Australia untuk Thailand, secara resmi meresmikan Pusat Pelatihan Penanggulangan Perdagangan Orang (CTIP-COE) di Thailand, yang berlokasi di Akademi Investigasi Khusus Departemen di distrik Nong Chok.

Pusat ini merupakan inisiatif pemerintah Thailand yang didukung oleh pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT). ASEAN-ACT adalah program 10 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia, yang dibangun berdasarkan kerja sama jangka panjang antara Australia dan ASEAN, yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun, yang bertujuan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia.

“Mengatasi perdagangan manusia, yang merupakan kejahatan global, tidak dapat dicapai oleh satu negara saja. Kolaborasi saja tidak cukup; harus ada ketulusan dan keseriusan, dengan semua pemangku kepentingan berpartisipasi secara setara dalam mengatasi masalah ini,” kata Tawee.

Duta Besar Macdonald mengucapkan selamat kepada pemerintah Thailand karena telah mengambil peran kepemimpinan dan menunjukkan tekad dalam menangani perdagangan manusia. “CTIP-COE adalah pusat pelatihan pertama di wilayah kami. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk memerangi perdagangan manusia dan kejahatan terkait,” katanya.

Thailand dan Australia menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk CTIP-COE pada bulan November 2022, menandai dimulainya kerja sama di bidang ini. Pendirian pusat ini bertujuan untuk mencapai tujuan kemitraan strategis antara Thailand dan Australia.

Kedua negara telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi perdagangan manusia dan kejahatan terkait, seperti penegakan peraturan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Share: