TNI Angkatan Darat Thailand menekankan bahwa penyebaran berita palsu di Kamboja telah memicu kebencian di antara penduduk,
Bangkok, Suarathailand- TNI Angkatan Darat Kerajaan Thailand menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan AS dalam negosiasi gencatan senjata dengan Kamboja. Thailand menegaskan kembali upayanya untuk menghindari bentrokan dan mencapai kesepakatan melalui pertemuan bilateral Komite Perbatasan Umum (GBC) dan Komite Perbatasan Regional (RBC) yang akan datang.
Dua kekhawatiran utama yang diangkat: terus berlanjutnya penempatan ranjau darat oleh Kamboja di sepanjang perbatasan, dan penggunaan kendaraan udara tak berawak (drone) yang melanggar kedaulatan Thailand.
Kampanye disinformasi Kamboja
TNI Angkatan Darat Thailand menekankan bahwa penyebaran berita palsu di Kamboja telah memicu kebencian di antara penduduk, mempersulit pengendalian situasi, dan menghambat kinerja lembaga-lembaga negara.
Thailand menekankan pembentukan Tim Pengamat Sementara (IOT) di bawah TNI Angkatan Darat, bersamaan dengan rencana pembentukan Tim Pengamat ASEAN (AOT) di bawah pemerintah. Hal ini untuk mengurangi ketegangan dan memverifikasi berbagai peristiwa.
AS mencatat bahwa Kamboja saat ini memiliki keunggulan dalam "perang informasi", yang membentuk persepsi global, dan menyatakan bahwa laporan dari IOT dan AOT akan sangat penting dalam mengonfirmasi keakuratan informasi.
Mekanisme Resolusi Konflik
Washington menyuarakan dukungan untuk menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja melalui kerangka kerja ASEAN, alih-alih mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.
AS menegaskan kesiapannya untuk mendukung Malaysia dan ASEAN dalam mediasi berdasarkan pendekatan regional ini.
Dr. Byers juga menegaskan kembali kebijakan pemerintah AS untuk mendukung upaya penyelesaian konflik, termasuk dukungan logistik untuk AOT seperti ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian), transportasi, komunikasi, dan peralatan lainnya untuk memfasilitasi pekerjaannya.
Tentara Kerajaan Thailand menegaskan kembali bahwa semua tindakan Thailand telah dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah, sesuai dengan situasi, dan sejalan dengan hukum internasional dan standar global.
