Menlu Thailand mengatakan bukti baru pelanggaran Kamboja akan disampaikan kepada komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bangkok, Suarathailand- Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa mengatakan pada hari Sabtu (9 Agustus) bahwa Thailand telah mengumpulkan bukti komprehensif terkait pelanggaran hak asasi manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hukum internasional yang dilakukan Kamboja.
Setelah meninjau kerusakan akibat bentrokan baru-baru ini di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, beliau mengatakan kunjungan tersebut telah memberikan informasi dan perspektif tambahan di lapangan di luar laporan yang ada, termasuk pengarahan lokal tentang serangan lintas batas yang menargetkan wilayah yang jauh dari perbatasan.
Maris mengatakan bukti baru ini akan disampaikan kepada komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyoroti bahaya penggunaan senjata jarak jauh oleh Kamboja, yang telah berdampak langsung pada warga sipil.
Meskipun beliau tidak dapat mengunjungi daerah-daerah yang terdampak ranjau darat, beliau mencatat bahwa seorang tentara Thailand terluka oleh ranjau darat di sepanjang perbatasan pada hari sebelumnya.
Penjabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan kekecewaan dan penolakannya terhadap penggunaan ranjau anti-personel, yang melanggar Konvensi Ottawa, terutama selama periode negosiasi yang bertujuan mencapai perdamaian abadi.
Ia menekankan bahwa sikap Thailand selalu didasarkan pada hukum internasional, Piagam PBB, dan norma-norma diplomatik, dan bahwa negara tersebut terus mendorong dialog bilateral melalui mekanisme seperti Komisi Perbatasan Bersama (JBC), Komite Perbatasan Regional (RBC), dan Komite Perbatasan Umum (GBC), kerangka kerja yang diakui secara luas oleh komunitas internasional.
Maris juga meyakinkan para pejabat lokal bahwa anggota ASEAN dan negara-negara sahabat mendukung pendekatan Thailand dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan standar global. Ia mendesak mereka untuk bekerja secara efektif dan percaya diri dalam melindungi masyarakat, yang didukung oleh dukungan internasional.
Menanggapi pertanyaan apakah ASEAN harus mengirimkan pengamat gencatan senjata sementara, Maris mengatakan bahwa mekanisme yang telah dianjurkan Thailand sejak awal kini telah diterima, memberikan kepastian tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi komunitas global.
Ia menambahkan PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sedang dilibatkan, dan Thailand siap memfasilitasi kunjungan mereka.
Kebijakan proaktif pemerintah termasuk mengundang ICRC setiap kali bentrokan berdampak pada warga sipil, dan koordinasi terus berlanjut dengan kantor-kantor PBB di Jenewa dan New York, serta dengan beberapa duta besar yang telah menyatakan minatnya untuk memantau situasi.
