Kathmandu, Suarathailand- Tentara bersenjata menjaga parlemen Nepal sementara jalanan Kathmandu tetap sepi pada hari Rabu (10 September), setelah jam malam tanpa batas waktu diberlakukan. Hal ini terjadi sebagai tanggapan atas protes anti-korupsi yang diwarnai kekerasan selama dua hari yang memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli untuk mundur.
Kerusuhan ini terburuk di negara itu dalam beberapa dekade, dimulai setelah larangan media sosial diumumkan pekan lalu, yang dicabut setelah 19 pengunjuk rasa tewas pada hari Senin. Polisi telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa.
Setelah kejadian tersebut, area di sekitar parlemen hancur lebur, dengan kendaraan-kendaraan yang terbakar dan logam-logam yang terpelintir berserakan di jalan-jalan. Aula utama parlemen masih membara, sementara petugas pemadam kebakaran militer berupaya memadamkan api yang dipicu oleh para demonstran yang marah. Bagian luar gedung hangus setelah para pengunjuk rasa membakarnya pada hari Selasa.
"Kami fokus untuk menormalkan situasi terlebih dahulu," kata juru bicara Angkatan Darat, Raja Ram Basnet. "Kami berkomitmen untuk melindungi nyawa dan harta benda rakyat."
Kehadiran Militer dan Jam Malam Berlanjut
Kendaraan lapis baja berpatroli di jalanan yang kosong, hanya beberapa pejalan kaki yang terlihat. Toko-toko dan pasar tutup.
Beberapa gedung pemerintah, termasuk Mahkamah Agung, kediaman menteri, dan bahkan rumah pribadi Oli, juga dibakar dalam protes hari Selasa. Kerusuhan baru mereda setelah Perdana Menteri mengundurkan diri.
Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu ditutup hingga pukul 18.00, mengganggu penerbangan, menurut juru bicara bandara.
Upaya Menyelesaikan Krisis
Tentara mengumumkan di X (sebelumnya Twitter) bahwa perintah larangan akan tetap berlaku hingga Kamis pagi. Tentara juga menyatakan bahwa pihak berwenang dan pengunjuk rasa sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan situasi.
Laporan media mengindikasikan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk kemungkinan perundingan antara pemerintah dan para pemimpin protes, meskipun detailnya masih terbatas. Reuters tidak dapat mengonfirmasi hal ini secara independen.
Tentara Nepal bergerak memulihkan ketertiban pascaprotes
Nattapon mengatakan negara-negara ketiga ingin pengiriman barang lintas batas dilanjutkan di perbatasan Thailand-Kamboja
Nattapon mengatakan negara-negara ketiga ingin pengiriman barang lintas batas dilanjutkan di perbatasan Thailand-Kamboja
10 September 2025
Mantan hakim Mahkamah Agung Balaram K.C. mendesak para pengunjuk rasa untuk membentuk tim negosiasi, dengan tentara membantu menjaga hukum dan ketertiban. Ia juga menyerukan pemilihan umum ulang dan pembentukan pemerintahan sementara yang baru.
"Parlemen harus dibubarkan, dan pemilihan umum baru harus diadakan," kata K.C. kepada Reuters. "Mereka harus membahas pembentukan pemerintahan sementara berikutnya."
Negara dalam Krisis
Protes-protes tersebut terutama didorong oleh kaum muda yang frustrasi dengan kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi dan menyediakan peluang ekonomi.
Selama bertahun-tahun, Nepal menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, memaksa jutaan orang mencari pekerjaan di luar negeri, terutama di Malaysia, Timur Tengah, dan Korea Selatan, di mana banyak di antara mereka bekerja di sektor konstruksi untuk mengirim uang ke negara asal.
Terletak di antara India dan Tiongkok, Nepal telah lama berjuang melawan ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi, terutama setelah protes yang menyebabkan penghapusan monarki pada tahun 2008.
Menanggapi krisis yang semakin meningkat, kabinet keamanan India bertemu pada Selasa malam untuk membahas situasi Nepal.
"Stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran Nepal adalah yang terpenting," kata Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah unggahan di X. "Saya dengan rendah hati mengimbau semua saudara dan saudari saya di Nepal untuk menjaga perdamaian dan ketertiban." Reuters
