Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah memperingatkan AS agar tidak berupaya mengambil alih pulau tersebut, seraya menegaskan harapan mereka agar kedaulatan wilayah bersama tetap dihormati.
AS, Suarathailand- Jurnalis PBS, Nick Schifrin, menyatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menguasai Greenland berawal dari penolakan Komite Nobel Norwegia memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang nomor 1 di negara Paman Sam tersebut.
Nick Schifrin mengatakan memperoleh teks surat permohonan hadiah nobel dari Trump itu beredar di kalangan para duta besar Eropa di Washington melalui Dewan Keamanan Nasional AS.
“Yang terhormat Jonas: Mengingat negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian atas keberhasilan menghentikan delapan perang dan bahkan lebih, saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian," demikian Schifrin mengutip pernyataan Trump dalam surat tersebut.
"Meskipun hal itu (memikirkan perdamaian) akan selalu menjadi yang utama, tetapi kini (saya) dapat memikirkan apa yang baik dan pantas bagi Amerika Serikat,” bunyi surat itu lagi, melalui platform media sosial X.
Dalam surat itu, Trump kembali menegaskan pandangannya bahwa Denmark tidak mampu melindungi Greenland dari Rusia atau China, serta mempertanyakan hak kedaulatan Denmark atas pulau terbesar di dunia tersebut.
“Saya telah melakukan lebih banyak hal untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dibandingkan siapa pun sejak organisasi itu didirikan, dan kini NATO seharusnya melakukan sesuatu untuk AS. Dunia tidak akan aman kecuali kita memiliki kendali penuh dan total atas Greenland,” tulis Trump.
Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS dengan alasan kepentingan strategis bagi keamanan nasional.
Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah memperingatkan AS agar tidak berupaya mengambil alih pulau tersebut, seraya menegaskan harapan mereka agar kedaulatan wilayah bersama tetap dihormati.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Pulau itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009, dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan dalam negeri secara mandiri.
