Sebanyak 23 juta penduduk Taiwan disebut hidup di bawah ancaman serangan yang terus-menerus dari Tiongkok.
Taipei, Suarathailand- Taiwan berupaya "mencegah perang" dengan meningkatkan anggaran pertahanannya, demikian disampaikan pemimpin pulau demokratis tersebut pada hari Sabtu, di tengah langkah Tiongkok menggunakan tekanan militer untuk menegaskan klaim wilayahnya.
Sebanyak 23 juta penduduk Taiwan hidup di bawah ancaman serangan yang terus-menerus dari Tiongkok, yang bersikeras bahwa pulau itu adalah bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mencaploknya.
"Tujuan kami meningkatkan investasi dalam pertahanan nasional bukanlah untuk memprovokasi, melainkan untuk mencegah perang," kata Presiden Lai Ching-te dalam pidato peringatan Hari Nasional Taiwan.
Pemerintahan yang berganti-ganti telah meningkatkan belanja militer seiring upaya Taiwan
memperkuat kemampuan tempurnya guna menghindari potensi invasi Tiongkok—serta menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa mereka serius mengenai pertahanan diri.
Pemerintahan Lai telah mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar US$34,5 miliar (Rp617 Triliun) —angka tertinggi yang pernah ada—untuk tahun 2027, yang mencakup lebih dari tiga persen dari PDB.
"Kami tidak mencari hegemoni, juga tidak berupaya mendominasi pihak lain," ujar Lai dalam pidato tahunannya di depan Kantor Kepresidenan di Taipei, tempat ribuan orang, termasuk para diplomat asing, berkumpul.
"Namun, perdamaian tidak bisa hanya bergantung pada harapan semata, dan toleransi tidak boleh menjadi dalih bagi agresor untuk melakukan ekspansi lebih jauh," kata Lai, seraya mencatat bahwa Tiongkok terus "memberikan tekanan melalui aktivitas militer dan operasi zona abu-abu dalam upaya mengubah status quo di Selat Taiwan".
Lai menyambut baik pembicaraan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, namun menegaskan bahwa "harus ada penghormatan terhadap hak rakyat Taiwan untuk tetap eksis".
Para pejabat pemerintah di Washington dan Taipei berulang kali menyatakan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah di bawah Presiden Donald Trump, yang pernyataannya terkadang memicu kekhawatiran.
Dukungan AS Sangatlah Penting
Meskipun Amerika Serikat telah mengalihkan hubungan diplomatik resmi dari Taipei ke Beijing hampir 50 tahun yang lalu, Washington tetap menjadi pendukung keamanan terpenting bagi Taipei.
Pernyataan Trump pada bulan Mei—menyusul pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing—bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan bisa menjadi alat tawar-menawar dengan Tiongkok telah memicu kekhawatiran di seluruh dunia.
Taiwan sedang menantikan tanda tangan Trump untuk kesepakatan senjata senilai 4 miliar dolar AS, termasuk sistem pertahanan udara Patriot buatan AS.
Jet tempur Taiwan dan dua helikopter Chinook yang membawa bendera raksasa Taiwan terbang melintasi ibu kota menjelang pidato komprehensif Lai, yang juga membahas masalah tekanan perumahan dan penurunan jumlah penduduk.
"Anda benar-benar bisa merasakan kehangatan dalam masyarakat Taiwan," ujar Feng Jing-heng, 70 tahun, yang berada di tengah kerumunan penonton parade militer dan pertunjukan tari.
Perayaan hari Sabtu ini menandai peringatan ke-115 tumbangnya Dinasti Qing Tiongkok dan berdirinya Republik Tiongkok setelah peristiwa tersebut.
Perselisihan saat ini antara Tiongkok dan Taiwan bermula dari perang saudara yang melibatkan pasukan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek, yang mundur ke pulau tersebut pada tahun 1949 setelah dikalahkan oleh pasukan komunis pimpinan Mao Zedong.
Ketua Parlemen Han Kuo-yu, seorang anggota senior partai oposisi utama yang mendukung hubungan lebih erat dengan Tiongkok, menyatakan bahwa "dukungan AS sangat penting bagi keamanan Taiwan", namun ia juga menyoroti ikatan sejarah dan budaya dengan Tiongkok.
"Sebagian besar rakyat Taiwan tidak menginginkan perang; mereka ingin menjalani hidup dengan damai dan mengharapkan pertukaran yang damai lintas selat," kata Han dalam acara Hari Nasional tersebut.
