Pemerintah Kamboja sedang menunggu pembicaraan dengan para pemimpin sah dari Thailand untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang sedang berlangsung.
Takeo, Suarathailand- Di tengah ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah menegaskan bahwa keputusan politik dan perintah negara merupakan tanggung jawabnya.
Menurut laporan Post Today, mengutip media Kamboja, Hun Manet mengungkapkan bahwa pemerintah Kamboja sedang menunggu pembicaraan dengan para pemimpin sah dari Thailand untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang sedang berlangsung.
Pernyataan itu dibuat selama perayaan Hari Ikan Nasional dan pelepasan lebih dari 1,5 juta ikan ke Danau Tonle Sap di distrik Bati, provinsi Takeo.
Perdana Menteri Kamboja membahas situasi di Thailand, dengan menyatakan keprihatinan atas keterbatasan kekuasaan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, yang telah diberhentikan sementara.
Ia mencatat bahwa ia mungkin tidak memiliki kewenangan penuh untuk memimpin militer atau mengeluarkan perintah eksekutif secara efektif.
“Kami tidak main-main. Ketika kami memutuskan untuk berunding, kami melakukannya dengan serius. Di Kamboja, tidak ada kebingungan atau perintah yang saling bertentangan dari berbagai pihak. Kami menunggu seorang pemimpin dengan otoritas nyata, mandat yang sah, untuk membuka atau menutup gerbang perbatasan,” ungkapnya.
Hun Manet juga menambahkan bahwa negosiasi militer hanya dapat dilakukan setelah gerbang perbatasan beroperasi penuh lagi. Ia lebih lanjut menunjukkan ketidakpastian dari pihak Thailand di masa lalu, di mana banyak individu mengeluarkan dokumen yang saling bertentangan tentang pembukaan dan penutupan perbatasan, yang menyebabkan kebingungan.
“Di Kamboja, kami tidak memiliki suara yang saling bertentangan. Ketua Senat Hun Sen dapat menyatakan pandangan politik, tetapi keputusan politik dan perintah negara merupakan tanggung jawab Perdana Menteri. Ketika saya memberi perintah, saya tidak melakukannya dengan mudah,” ungkapnya.
