Suarathailand- Serangkaian kekerasan baru-baru ini di provinsi perbatasan Thailand selatan telah dikritik dan dikecam. Pelaku kekerasan diduga sengaja membuat tekanan terhadap pemerintah Thailand untuk mempercepat pembukaan perundingan damai yang telah lama terhenti dan tidak menghasilkan kemajuan apa pun.
Perundingan damai secara implisit berakhir pada pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Settha Thavisin, meskipun mereka baru saja melanjutkan perundingan setelah krisis COVID-19.
Salah satu faktor penting yang menyebabkan perundingan gagal adalah diterimanya Rencana Aksi Bersama untuk Pembangunan Perdamaian Komprehensif (JCPP) yang disetujui oleh tim perunding pemerintah Thailand dan tim perunding BRN. Namun, rencana aksi ini dikritik sebagai sesuatu yang merugikan negara Thailand sehingga dikritik dan dihambat oleh sejumlah pihak.
Sejak itu, perundingan telah ditangguhkan, sementara pemerintahan Thailand telah berganti dari mantan Perdana Menteri Settha menjadi Perdana Menteri Paethongtarn Shinawatra. Meskipun mereka berasal dari partai inti yang sama, Partai Pheu Thai, pembicaraan damai belum dilanjutkan.
Dalam pemerintahan saat ini, Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Keamanan, Phumtham Vejjayachai, mempertanyakan keberhasilan strategi untuk memadamkan pemberontakan selatan karena 21 tahun telah berlalu dan belum ada kemajuan dalam mengakhiri kekerasan. Oleh karena itu, ia memerintahkan Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk berdiskusi dengan lembaga terkait guna meninjau strategi baru dan menetapkan jangka waktu akhir Januari.
Namun dalam waktu yang sama, pemerintah menghadapi masalah dengan pemadaman listrik dan pasokan air pada jaringan pusat geng kejahatan online di perbatasan Thailand-Myanmar. Akibatnya, strategi untuk memadamkan pemberontakan selatan belum dibahas untuk dilanjutkan.
Yang ada hanya berita dari “diskusi tertutup” yang dipimpin oleh Jenderal Niphat Thonglek, mantan Sekretaris Tetap Kementerian Pertahanan, yang ditugaskan oleh Wakil Perdana Menteri Phumtham untuk mendengarkan pendapat dari lembaga terkait yang merupakan perkembangan terbaru di tingkat kebijakan.
Sementara itu, di daerah sendiri telah terjadi kekerasan dalam berbagai bentuknya, dan sasaran insiden tersebut jelas adalah pejabat negara dan instansi pemerintah.
Ditengah situasi saat ini, tiba-tiba muncul gerakan dari Malaysia yang menyampaikan pandangannya terhadap proses perundingan damai. Perdamaian di provinsi perbatasan selatan terhenti dengan dalih beberapa kelompok masyarakat tidak ingin perundingan dilanjutkan.
Hal itu diungkap Dato’ Sri Mohamad bin Haji Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia, yang mengatakan di DPR Malaysia pada 6 Februari 2015, bahwa ada kelompok tertentu di provinsi perbatasan selatan Thailand yang tidak menghendaki proses perdamaian berhasil. Kelompok ini bukanlah kelompok yang terlibat dalam perundingan damai.
Namun, pernyataan Menlu Malaysia tidak menyebutkan secara jelas ada kelompok yang tidak menginginkan proses perdamaian berhasil.
Saat perkara ini diberitakan di media asing dan sejumlah media Thailand, Pol. Juru bicara Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri Daerah 4 Komando Depan (Juru bicara Komando Depan Daerah 4 ISOC) Kolonel Kiatisak Neewong menjelaskan, saat berbicara soal itu, menurutnya yang dimaksudkan Menlu Malaysia bukan pejabat pemerintah Thailand. Sebab, semua pejabat pemerintah ingin daerah ini aman, maju ke arah baik, masyarakatnya aman dan bahagia. Yang penting, semua pejabat pasti ingin membawa perdamaian ke wilayah ini.
“Saya ingin mengatakan masalah di provinsi perbatasan selatan itu rumit. Dan ini bukan hanya masalah kelompok separatis yang ingin memecah belah negara. Ada pula komplikasi yang sudah ada sejak lama dan merupakan masalah yang rumit. Terjadi saling ketergantungan antara pelaku dengan kelompok pelaku usaha ilegal, seperti ketika mereka melarikan diri setelah melakukan suatu kejadian, mereka butuh tempat berlindung, yang mana mereka bergantung pada kelompok-kelompok yang berpengaruh, penyelundup, bandar narkoba, bandar barang ilegal, godfather yang berpengaruh, dan mereka pun terurus.
Letkol Laut Kiatsak menambahkan, bukan hal yang baru orang-orang di pemerintahan Malaysia bicara seperti itu di daerah, namun bisa jadi Malaysia baru mengetahuinya karena memang permasalahan di wilayah perbatasan selatan itu bukan hanya masalah separatisme saja, akan tetapi ada komplikasi juga yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan hingga kini.
Adapun Jenderal Ognit Muensawas, mantan prajurit yang pernah bertugas di Komando Daerah Militer IV dan berperan penting dalam perundingan gencatan senjata dengan gerakan pemberontakan Komunis Tiongkok (JCM) hingga Malaysia berhasil meredakan kerusuhan di wilayah utara negara yang berbatasan dengan Thailand.
Ia menyinggung ucapan Menlu Malaysia yang mengatakan bahwa hal tersebut ingin disampaikan kepada Malaysia. Ia tidak tahu siapa yang dimaksudnya untuk menghalangi proses negosiasi, tetapi sebagai seseorang yang memiliki pengalaman langsung di bidang tersebut, ia dapat mengatakan bahwa jika Malaysia sungguh-sungguh membantu masalah perbatasan selatan, jika kelompok yang melarikan diri ke Malaysia dikembalikan ke pihak berwenang Thailand, masalah ini akan berakhir sejak lama.
