Sekitar 50 juta warga Thailand beramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara yang tersebar di seantero negeri untuk mengikuti pemilihan umum perdana sejak kudeta militer lima tahun lalu.
Setelah menguasai Thailand pada 2014, junta militer berjanji mengembalikan ketertiban umum dan juga demokrasi. Junta militer akhirnya menetapkan 24 Maret 2019 sebagai hari Pemilu.
Sejumlah kritikus menilai tingkat keikutsertaan warga dalam pemilu kali ini diyakini mencapai angka tertinggi sejak 2011.
Lebih dari tujuh juta warga Thailand yang berusia 18 hingga 26 memiliki hak pilih. Sejumlah pengamat menilai suara milenial berpengaruh penting terhadap hasil pemilu Thailand.
Menjelang pemilu, Raja Maha Vajiralongkorn mengeluarkan pernyataan yang menyerukan perdamaian serta ketertiban saat proses pemungutan suara berlangsung. Pernyataan tersebut, disiarkan di televisi nasional pada Sabtu malam, juga mendorong warga Thailand untuk "memilih orang-orang baik."
Kandidat PM Thailand tahun ini adalah petahana Jenderal Prayut Chan-o-cha dari partai pro-militer Palang Pracharat, Sudarat Keyuraphan dari Partai Pheu Thai, Thanathorn Juangroongruangkit dari Partai Future Forward, dan Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat.
Sebanyak 81 partai bertarung dalam pemilu tahun ini, dan ribuan calon legislatig akan berjuang untuk mewakili 350 daerah pemilihan. 150 anggota DPR akan dipilih dari sistem perwakilan proporsional.
Seorang calon PM harus disetujui terlebih dahulu oleh lebih dari setengah dari gabungan 750 anggota parlemen. Ini artinya, sebuah partai politik perlu mendulang setidaknya 376 suara dalam pemilihan, baik di level majelis tinggi maupun rendah. (antara, medcom, bangkokpost)
