Ankara, Suarathailand- Kantor Berita Anadolu melaporkan NATO meluncurkan inisiatif baru bertujuan menyalurkan modal swasta ke sektor pertahanan dan keamanannya, seiring upaya aliansi tersebut untuk melengkapi anggaran negara yang tertekan dengan pendanaan komersial di tengah meningkatnya tekanan AS agar negara-negara anggota menaikkan target belanja pertahanan.
NATO mengeluarkan inisiatif yang diberi nama "Call to Action" tersebut diumumkan dalam Forum Industri Pertahanan (Defense Industry Forum) NATO pertama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara.
Inisiatif NAO ini mendesak lembaga-lembaga keuangan komersial untuk meningkatkan pinjaman serta investasi ekuitas di bidang produksi militer dan keamanan.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan permintaan terhadap kapabilitas militer terus meningkat. Menurutnya, aliansi tersebut membutuhkan lebih banyak modal untuk meningkatkan skala industri pertahanan serta mendanai inovasi.
Rutte menyatakan bahwa meskipun pendanaan swasta untuk sektor tersebut meningkat, namun jumlahnya masih jauh dari memadai.
Dorongan tersebut mencerminkan upaya NATO yang lebih luas untuk mengalihkan lebih banyak beban pembiayaan produksi militer ke pasar komersial melalui model investasi bersama antara sektor publik dan swasta, imbuhnya.
Menurut inisiatif tersebut, sekutu-sekutu NATO diharapkan memfasilitasi mekanisme pembiayaan domestik untuk mendukung transisi tersebut. Lembaga-lembaga keuangan besar di Barat, termasuk Barclays, Citi, dan Deutsche Bank, turut berpartisipasi dalam kerangka kerja tersebut.
NATO mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga keuangan terkait telah menghimpun dana sebesar 217 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp17.988) untuk investasi yang berkaitan dengan sektor keamanan.
Dorongan untuk meningkatkan pendanaan dari sektor swasta itu muncul ketika NATO berupaya membangun kembali persediaan militernya dan menggenjot produksi persenjataan di tengah meningkatnya tekanan dari AS, yang ingin agar negara-negara anggota menaikkan target belanja pertahanan dari 2 persen menjadi 5 persen produk domestik bruto (PDB).
