Filipina menjadi contoh negara yang melegalkan kasino tetapi tidak mencapai hasil yang diinginkan.
Suarathailand- Saat ini, "kasino" telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di masyarakat Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra kerap kali menyinggung isu ini dalam pidato publik, terkadang beberapa kali dalam sehari. Meskipun ia menggunakan istilah "kompleks hiburan" alih-alih "kasino", inti kebijakannya jelas tentang melegalkan kasino.
Minat terhadap kasino mencerminkan keakraban masyarakat Thailand yang sudah lama dengan perjudian. Namun, di masa lalu, kasino legal hanya ada di Thailand sebentar saja, dan itu sudah lama sekali.
Sekarang, pemerintah mendorong mereka untuk kembali, memicu dukungan dan juga penentangan. Banyak yang mencermati apakah kasino legal di Thailand akan terwujud, seperti apa bentuknya jika terwujud, dan yang terpenting, seperti apa dampaknya terhadap masyarakat Thailand.
-Pelajaran dari Filipina-
Filipina menjadi contoh negara yang melegalkan kasino tetapi tidak mencapai hasil yang diinginkan.
Pemerintah Filipina pertama kali mengizinkan kasino pada tahun 1977, dengan alasan yang sama dengan proposal Thailand saat ini—untuk menghasilkan pendapatan dari wisatawan asing. Awalnya, industri kasino berkembang pesat, menampilkan resor kasino yang mirip dengan model yang diusulkan di Thailand. Namun, seiring berjalannya waktu, penduduk setempat mulai berjudi secara berlebihan, di luar kendali peraturan, yang menyebabkan meningkatnya angka kejahatan, masalah utang yang parah, dan masalah sosial yang lebih luas.
Situasinya memburuk karena meluasnya korupsi politik dan meningkatnya kesenjangan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan penduduk.
Pada tahun 2016, Presiden Rodrigo Duterte melegalkan perjudian daring, termasuk kasino daring, taruhan olahraga, dan bentuk taruhan lainnya, terutama menargetkan penjudi Tiongkok. Tujuannya adalah untuk mengatur operasi perjudian ilegal dan menempatkannya di bawah pengawasan pemerintah. Akan tetapi, pendekatan ini gagal karena perjudian legal dan perjudian gelap tetap saja ada berdampingan.
Antara tahun 2016 dan 2020, perjudian daring berkembang pesat dan menghasilkan pendapatan besar bagi negara. Namun, hal itu juga menyebabkan masalah besar seperti perdagangan manusia, penipuan dunia maya, pencucian uang, dan imigrasi ilegal.
Pada bulan Juli 2024, Presiden Ferdinand Marcos Jr. memutuskan untuk menutup semua perjudian daring yang dilegalkan, dengan alasan masalah keamanan nasional dan hubungannya dengan kejahatan terorganisir.
-Kondisi Kasino di Filipina Saat Ini-
Kasino konvensional masih legal di Filipina, tetapi perjudian daring—yang dulunya ditujukan untuk menarik wisatawan asing—telah dilarang sepenuhnya. Pemerintah menyimpulkan bahwa “pendapatan yang diperoleh” tidak sebanding dengan “biaya sosial yang dikeluarkan.”
Selain itu, tingkat kejahatan di Filipina telah melonjak secara signifikan selama 6–7 tahun terakhir, menjadikannya negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di Asia Tenggara. Akibatnya, kedatangan wisatawan asing menurun tajam.
-Pelajaran dari Singapura-
Singapura dianggap sebagai negara yang sukses dalam mengoperasikan kasino, memanfaatkan model Resor Terpadu (IR), menggabungkan industri pariwisata dengan tindakan regulasi yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif perjudian. Kebijakan ini memungkinkan Singapura memperoleh pendapatan dari wisatawan tanpa berdampak signifikan terhadap penduduk lokalnya.
Model kasino Singapura sangat diatur dan dibatasi, berbeda dari negara-negara dengan undang-undang perjudian liberal. Pemerintah hanya mengizinkan dua kasino: Marina Bay Sands (MBS) yang dioperasikan oleh Las Vegas Sands, dan Resorts World Sentosa (RWS) yang dioperasikan oleh Genting Group. Keduanya harus menjadi bagian dari resor terpadu yang mencakup hotel, pusat konvensi, pusat perbelanjaan, dan fasilitas hiburan kelas dunia, memastikan masuknya wisatawan secara stabil dan pendapatan sepanjang tahun, daripada hanya mengandalkan lalu lintas akhir pekan.
Singapura memberlakukan peraturan kasino yang ketat melalui undang-undang dan badan regulasi seperti Undang-Undang Pengendalian Kasino (CCA), undang-undang utama yang mengatur operasi kasino, dan Otoritas Regulasi Kasino (CRA), yang mengawasi perizinan dan kepatuhan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (MHA) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) memainkan peran penting dalam mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan.
Untuk mengekang kecanduan judi, Singapura menerapkan langkah-langkah pengendalian yang ketat, termasuk biaya masuk bagi warga negara dan penduduk tetap. Biaya ditetapkan sebesar S$150 (sekitar 4.000 THB) per hari atau S$3.000 (sekitar 90.000 THB) per tahun untuk membatasi akses dan mencegah perjudian berlebihan.
Lebih jauh lagi, Perintah Pengecualian dapat dikeluarkan bagi individu yang menghadapi kesulitan keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengecualikan diri sendiri atau memungkinkan anggota keluarga untuk meminta Pengecualian Keluarga.
Dalam hal pengawasan keuangan, Singapura menerapkan langkah-langkah Anti Pencucian Uang (AML) dan Anti Pendanaan Terorisme (CFT) yang ketat. Kasino harus menerapkan protokol Know Your Customer (KYC) untuk memverifikasi identitas pemain, membatasi transaksi tunai yang melebihi S$5.000, dan melaporkan setiap transaksi mencurigakan (Laporan Transaksi Mencurigakan – STR) kepada otoritas terkait.
Model kasino Singapura telah berhasil menarik wisatawan yang berbelanja banyak, terutama dari Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia, sehingga mendorong industri pariwisata dan menciptakan lapangan kerja besar di sektor jasa. Namun, pemerintah telah mempertahankan batasan dua kasino hingga tahun 2030 yang membutuhkan investasi lebih lanjut dalam perluasan resor untuk pembaruan lisensi. Tindakan regulasi tambahan juga dapat diperkenalkan untuk mengurangi potensi masalah sosial terkait perjudian.
Dengan peraturan yang ketat dan pendekatan pembangunan berkelanjutan, Singapura telah memanfaatkan kasino sebagai penggerak ekonomi tanpa menimbulkan masalah sosial yang parah. Model ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi negara lain yang mempertimbangkan pengembangan resor terpadu di bawah kerangka regulasi yang ketat. The Nation
