"Malaysia, sebagai negara yang bertanggung jawab, tidak akan mengembalikan 5.000 pengungsi Myanmar jika mereka akan dianiaya atau nyawa mereka terancam,"
Kuala Lumpur, Suarathailand- Malaysia tidak akan melanjutkan pemulangan 5.000 pengungsi Myanmar jika nyawa mereka ditemukan terancam saat kembali. Sementara pihak berwenang terus memeriksa para pengungsi menjelang penyerahan yang direncanakan.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa 5.000 pengungsi yang akan dipulangkan adalah pengungsi etnis Rohingya, dan langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan dengan masyarakat setempat di Malaysia.
Dalam kerusuhan tersebut, sekolah-sekolah pengungsi Rohingya di seluruh negeri ditutup, dengan banyak anak-anak Rohingya dilaporkan menghadapi pelecehan dan ancaman.
Beberapa pengungsi juga diusir dari rumah mereka di negara bagian Penang dan sempat ditahan oleh pihak berwenang setelah berkumpul di luar gedung Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Kuala Lumpur untuk meminta bantuan.
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan dalam konferensi pers rutin kementerian luar negeri dan dalam negeri saat ini sedang meninjau rencana untuk mengidentifikasi 5.000 pengungsi yang akan dikembalikan ke Myanmar.
"Malaysia, sebagai negara yang bertanggung jawab, tidak akan mengembalikan 5.000 pengungsi Myanmar jika mereka akan dianiaya atau nyawa mereka terancam," katanya.
"Ada beberapa hal yang akan dipelajari dan didiskusikan dengan pemerintah Myanmar sebelum pemerintah menerapkan (rencana tersebut)," tambah Fahmi, yang juga juru bicara pemerintah.
"Pemerintah junta di Myanmar siap menerima mereka, tetapi kami akan mempelajari kriteria apa yang dibutuhkan, dan jika sesuai, kami akan menerapkannya.
Perdana Menteri telah mencatat bahwa kami tidak dapat mengirim mereka kembali jika nyawa mereka terancam. Jadi, ada beberapa hal yang saat ini sedang dipelajari oleh Kementerian Luar Negeri," tambahnya.
Human Rights Watch, sebuah organisasi non-pemerintah, mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut, dengan mencatat bahwa para pengungsi ini menghadapi penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Myanmar.
"Pemerintah Malaysia harus menunjukkan kepemimpinan regional dalam menanggapi krisis di Myanmar daripada memulangkan secara paksa orang-orang yang menjadi sasaran kebrutalan junta," kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan. (Foto: Pengungsi Rohingya)
