Survei Integritas yang dilakukan KPK mengukur risiko korupsi pada tiap lembaga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat 27 dari 57 lembaga nonkementerian yang disurvei tingkat integritasnya.
KPK mendapatkan skor 82,88 dalam Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh lembaganya tahun ini. .
Survei Integritas yang dilakukan KPK mengukur risiko korupsi pada tiap lembaga. Risiko diukur melalui pengalaman masyarakat, dan data dari internal lembaga.
Ada 7 faktor yang dipertimbangkan, yaitu pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia dan sosialisasi antikorupsi.
Berikut adalah urutan lembaga non-kementerian yang mendapatkan skor integritas paling tinggi dan paling rendah.
- Bank Indonesia 89,69
- Lembaga Ketahanan Nasional 88,05
- Lembaga Administrasi Negara 87,40
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 87,23
- Badan Pengawas Obat dan Makanan 86,91
- Badan Tenaga Nuklir Nasional 86,80
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 86,23
- Lembaga Penjamin Simpanan 86,19
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 86,05
- Badan Kepegawaian Negara 85,59
- Otoritas Jasa Keuangan 85,47
- Sekretariat Kabinet 85,26
- Arsip Nasional Republik Indonesia 84,93
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 84,78
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir 84,66
- Radio Republik Indonesia 84,64
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 84,30
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 84,21
- BPJS Kesehatan 84,18
- Badan Standardisasi Nasional 84,01
- Badan Informasi Geospasial 83,88
- Dewan Jaminan Sosial Nasional 83,88
- Badan Pusat Statistik 83,56
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 83,21
- Badan Narkotika Nasional 82,95
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan 82,88
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 82,88
- Mahkamah Agung 82,72
- Badan Koordinasi Penanaman Modal 82,61
- Badan Pengelola Keuangan Haji 82,37
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 82,20
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 82,19
- BPJS Ketenagakerjaan 82,07
- Mahkamah Konstitusi 81,97
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 81,77
- Badan Siber dan Sandi Negara 81,76
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha 81,11
- Komisi Yudisial 81,06
- Kejaksaan Agung 80,86
- Kepolisian Negara Republik Indonesia 80,70
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 80,49
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 80,40
- Badan Pengawas Pemilihan Umum 79,85
- Ombudsman Republik Indonesia 79,14
- Komisi Aparatur Sipil Negara 78,87
- Dewan Perwakilan Rakyat 78,56
- Majelis Permusyawaratan Rakyat 78,32
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) 77,69
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi 77,50
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 77,22
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana 75,04
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 73,27
- Televisi Republik Indonesia 73,04
- Komisi Penyiaran Indonesia 72,99
- Komisi Kepolisian Nasional 72,74
- Dewan Perwakilan Daerah 71,76
- Komisi Kejaksaan 71,41
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya mensurvei 98 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, 508 kabupaten dan kota. Jumlah responden yang diwawancara mencapai 255.100 orang.
Untuk kategori lembaga nonkementerian, KPK melakukan survei terhadap 57 instansi. Bank Indonesia memperoleh skor tertinggi, 89,69. Lembaga Ketahanan Nasional berada di peringkat kedua dengan skor 88,05.
Lembaga Administrasi Negara menyusul di peringkat ketiga dengan skor 87,40. Pada posisi empat ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang memperoleh skor 87,23. Posisi kelima diisi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan skor 86,91. (kpk, tempo)
