Insiden ranjau darat terbaru yang menyebabkan Dewan Keamanan Nasional (NSC) menangguhkan implementasi Deklarasi Bersama Thailand-Kamboja yang ditandatangani di Kuala Lumpur.
Bangkok, Suarathailand- Tentara Angkatan Darat Thailand menyatakan bukti forensik menunjukkan ranjau yang baru dipasang di wilayah Thailand; Thailand menangguhkan deklarasi perdamaian Thailand-Kamboja dan menyiapkan pertahanan berdasarkan perintah Dewan Keamanan Nasional (NSC).
Tentara Angkatan Darat Kerajaan Thailand (RTA) telah merilis apa yang disebutnya sebagai bukti forensik yang jelas bahwa ranjau darat yang diledakkan oleh personel Thailand di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja adalah perangkat yang baru dipasang secara diam-diam di dalam wilayah Thailand, bukan persenjataan peninggalan konflik masa lalu.
Pengumuman ini menyusul insiden ranjau darat yang menyebabkan Dewan Keamanan Nasional (NSC) menangguhkan implementasi Deklarasi Bersama Thailand-Kamboja yang ditandatangani di Kuala Lumpur, dan mengesahkan langkah-langkah pertahanan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertahanan.
Juru bicara TNI Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suwaree, mengatakan klaim Kamboja bahwa perangkat tersebut adalah ranjau tua yang tersisa dari perang sebelumnya bertentangan dengan analisis teknis Thailand.
Ia menyatakan bahwa pemeriksaan forensik mengonfirmasi penempatan baru di wilayah Thailand, dan menambahkan bahwa tiga ranjau tambahan dengan jenis yang sama ditemukan di lokasi terdekat, memperkuat penilaian adanya penempatan yang disengaja baru-baru ini.
“Bukti ilmiah dengan jelas mengonfirmasi ini adalah ranjau darat yang baru dipasang di wilayah kedaulatan Thailand. Ini membahayakan pasukan dan warga sipil kami dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kewajiban internasional,” kata Mayor Jenderal Winthai.
Angkatan Darat berargumen bahwa insiden tersebut mencerminkan kurangnya itikad baik pihak Kamboja dalam mematuhi komitmen yang telah ditandatangani bersama, dan merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan, penimbunan, produksi, dan pemindahan ranjau anti-personel.
Postur Pertahanan di Bawah Mandat Pemerintah
RTA menegaskan kesiapan penuh personel dan peralatan untuk mempertahankan kedaulatan nasional, bertindak berdasarkan resolusi NSC dan perintah Kementerian Pertahanan. Sikap militer ini, kata para pejabat, dimaksudkan untuk menegakkan hak asasi Thailand untuk membela diri dalam menghadapi tindakan yang mengancam pasukan dan keamanan Thailand di sepanjang perbatasan.
Angkatan Darat menekankan bahwa posisinya berpedoman pada bukti teknis dan hukum internasional, dan tujuannya adalah untuk mencegah serangan dan ancaman lebih lanjut terhadap kedaulatan Thailand di wilayah perbatasan.
