Thailand telah secara resmi mengusulkan agar Kamboja melakukan penjinakan ranjau kemanusiaan di sepanjang perbatasan dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum Luar Biasa.
Bangkok, Suarathailand- Ras Chaleechan, Asisten Menteri Kementerian Luar Negeri, menuduh Kamboja mengabaikan usulan Thailand untuk melakukan operasi penjinakan ranjau kemanusiaan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pada hari Jumat kepada para diplomat dari negara-negara pihak Konvensi Ottawa mengenai penggunaan ranjau darat anti-personel oleh Kamboja. Delegasi tersebut terdiri dari para duta besar, kuasa usaha, perwakilan dari kedutaan besar, atase militer, dan organisasi internasional dari 41 negara.
Ras menekankan bahwa Thailand menganggap masalah ranjau darat di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja tidak hanya sebagai masalah keamanan nasional tetapi juga masalah kemanusiaan yang mendesak, karena wilayah tersebut masih menjadi satu-satunya wilayah yang masih terdampak oleh senjata semacam itu.
Ia mencatat bahwa Thailand telah secara resmi mengusulkan agar Kamboja melakukan penjinakan ranjau kemanusiaan di sepanjang perbatasan dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum Luar Biasa (GBC) yang diadakan di Kuala Lumpur dari tanggal 4 hingga 7 Agustus, tetapi Kamboja menolak untuk menerima usulan tersebut.
Menindaklanjuti pengarahan hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Thailand telah mengundang perwakilan kedutaan untuk mengunjungi daerah terdampak pada hari Sabtu (16 Agustus) guna menyaksikan kerusakan akibat ranjau anti-personel yang diduga baru-baru ini ditanam oleh pasukan Kamboja.
Kunjungan ini akan mencakup unit operasi penjinakan ranjau kemanusiaan di Provinsi Si Sa Ket dan wilayah terdampak di sekitarnya, dilanjutkan dengan kunjungan ke Ban Nong Mek di Distrik Kantharalak, tempat rumah-rumah telah rusak akibat serangan senjata Kamboja.
Ras mengatakan ia berharap kunjungan ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fakta-fakta dan menyoroti dampak kemanusiaan ranjau darat yang tidak pandang bulu dan tidak manusiawi.
Ia menekankan bahwa kerja sama dari negara donor dan negara terdampak sangat penting untuk mengurangi ancaman ranjau darat, melindungi keselamatan masyarakat terdampak, dan menciptakan peluang bagi keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan di kawasan tersebut.
Beliau juga menegaskan kembali perjanjian GBC terbaru bagi Thailand dan Kamboja untuk menegakkan gencatan senjata, membentuk "Tim Pengamat Sementara" (IOT) yang terdiri dari atase militer ASEAN yang berbasis di masing-masing negara—beroperasi secara terpisah dan independen untuk memantau kepatuhan di wilayah perbatasan masing-masing—dan berkoordinasi erat dengan Komite Perbatasan Regional (RBC) dan Komite Perbatasan Umum masing-masing negara.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan menggunakan semua mekanisme bilateral yang ada untuk mencegah eskalasi, termasuk menyelenggarakan pertemuan RBC, yang dimulai pada 15 Agustus.
