70 tahun perjuangan bersenjata gagal, saatnya menghadapi kemunduran demokrasi: Min Aung Hlaing.
Myanmar, Suarathailand- Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara (SSPC), Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa lebih dari 70 tahun perjuangan bersenjata belum membuahkan hasil yang berarti dan sudah saatnya mengakui kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh konflik yang sedang berlangsung.
Beliau menyampaikan pernyataan tersebut dalam parade militer Angkatan ke-67 Akademi Angkatan Pertahanan di Pyin Oo Lwin pada 3 Desember.
Berbicara dalam upacara tersebut, Ketua, yang juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Pertahanan, mengatakan bahwa militer telah mengambil alih tanggung jawab politik nasional karena apa yang ia sebut sebagai kecurangan pemilu yang serius dalam pemilu 2020.
Ia menuduh NUG dan CRPH menyesatkan pemuda untuk melakukan perlawanan bersenjata dengan keyakinan bahwa militer bermaksud membalikkan demokrasi.
Hal ini, katanya, telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi sumber daya manusia negara.
Ia menekankan perlunya belajar dari konflik selama puluhan tahun dan mengakui bahwa kemunduran demokrasi berkaitan erat dengan perlawanan bersenjata.
Jika semua pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama untuk membangun demokrasi dan persatuan federal, ujarnya, Negara telah membuka pintu bagi semua kelompok bersenjata, termasuk PDF, untuk memasuki kerangka hukum demi kepentingan bangsa.
Panglima Tertinggi juga mengkritik beberapa kelompok etnis bersenjata penandatangan NCA karena melanggar komitmen mereka dan menyimpang dari proses perdamaian. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ia mengatakan Tatmadaw telah menetapkan enam kebijakan perdamaian yang jelas yang bertujuan untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.
Ia menegaskan kembali bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama praktis, bukan melalui ambisi sepihak.
Perdamaian yang stabil dan sejati, ujarnya, sangat penting bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Mengutip Pasal 339 Konstitusi 2008, ia mengatakan Tatmadaw diberi mandat untuk menjaga negara dari ancaman internal dan eksternal.
Ia menekankan perlunya membangun sistem pertahanan publik nasional yang modern dan independen dari pengaruh asing. Mengingat dinamika geopolitik saat ini, ia mengatakan keamanan dan kedaulatan negara-negara kecil bergantung pada sistem pertahanan yang didukung oleh seluruh penduduk.
Ia menambahkan bahwa Myanmar mengadopsi strategi milisi yang dipimpin rakyat sebagai pendekatan pertahanannya dan menggambarkannya sebagai tanggung jawab historis setiap warga negara untuk melindungi kedaulatan negara bersama Tatmadaw.
