“Pelayaran yang aman di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan yang ambigu, rute paralel, atau pengambilan keputusan di luar pertimbangan Iran sebagai negara pantai.”
Teheran, Suarathailand- Anadolu melaporkan melalui unggahan di platform media sosial X, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, pada Jumat mengatakan bahwa jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan yang ambigu atau rute paralel yang dirancang tanpa mempertimbangkan posisi Teheran sebagai negara pantai.
Gharibabadi menegaskan setiap kerangka kerja yang kredibel untuk lalu lintas maritim di jalur perairan strategis tersebut harus didasarkan pada koordinasi dengan Teheran dan sejalan dengan Pasal 5 nota kesepahaman (MoU) Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat.
“Pelayaran yang aman di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan yang ambigu, rute paralel, atau pengambilan keputusan di luar pertimbangan Iran sebagai negara pantai,” tulisnya.
Dia memperingatkan bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan penangguhan rute paralel yang telah ditetapkan.
Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa Selat Hormuz berada di wilayah perairan teritorial Iran dan Oman. Kementerian menambahkan bahwa pengelolaan pelayaran di jalur tersebut akan diatur berdasarkan Pasal 5 nota kesepahaman tersebut.
Pernyataan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas komunike bersama Amerika Serikat dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz serta menekankan pentingnya kebebasan navigasi yang bebas, tanpa syarat, dan tanpa pembatasan di jalur perairan strategis tersebut.
Pernyataan bersama AS-GCC juga menolak pengenaan tarif, biaya, atau upaya apa pun untuk menegakkan kendali atas Selat Hormuz.
Nota Kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Iran secara resmi mulai berlaku pada 18 Juni setelah presiden kedua negara menandatanganinya secara elektronik.
