Menteri Luar Negeri Iran skeptis terhadap dimulainya kembali perundingan dengan AS, dan mengatakan Iran tidak dapat memutuskan hubungan dengan badan pengawas nuklir PBB.
Teheran, Suarathailand- Iran yakin momen untuk perundingan nuklir "efektif" dengan Amerika Serikat belum tiba, kata diplomat tertingginya, seraya menambahkan bahwa Teheran tidak akan sepenuhnya memutus kerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB tersebut.
"Menurut pendapat saya, kita belum mencapai titik kematangan di mana negosiasi efektif dengan AS dapat berlangsung," kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah pada hari Rabu.
Teheran menangguhkan negosiasi dengan Washington, yang seolah-olah bertujuan untuk mengekang ambisi nuklir Iran, setelah AS dan Israel menyerang negara itu dengan pemboman besar-besaran pada bulan Juni dalam konflik 12 hari.
Sejak itu, inspektur dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tidak dapat mengakses instalasi nuklir Iran, meskipun pimpinannya, Rafael Grossi, menyatakan bahwa inspeksi tetap penting.
Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menyerang Iran lagi jika negara itu melanjutkan pengayaan uraniumnya, sebuah jalur potensial untuk mengembangkan senjata nuklir.
Iran, yang menyangkal adanya niat untuk mengembangkan senjata nuklir dan telah lama bersikeras bahwa tujuannya adalah untuk penggunaan sipil, berjanji akan memberikan respons yang tegas terhadap ancaman tersebut. Baik intelijen AS maupun IAEA tidak mengatakan bahwa mereka menemukan bukti awal tahun ini bahwa Iran sedang mengembangkan senjata atom.
Negara-negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, telah mengancam akan mengaktifkan sanksi PBB terhadap Iran melalui mekanisme "snapback" jika Iran tidak kembali ke meja perundingan.
Araghchi mengatakan pertemuan dengan negara-negara Eropa dapat berlangsung dalam beberapa hari mendatang, meskipun "dasar untuk negosiasi" belum tercapai.
Bulan lalu, parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan IAEA dan menetapkan bahwa setiap inspeksi di masa mendatang memerlukan lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Teheran.
