Pemerintahan Trump telah berupaya membujuk negara-negara seperti Indonesia dan Mesir untuk berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian.
Jakarta, Suarathailand- Indonesia menyambut baik pengesahan resolusi rancangan AS oleh Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan membentuk pasukan stabilisasi internasional, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa.
Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan pihaknya menyambut baik resolusi tersebut dan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak di dalamnya, "terutama Otoritas Palestina."
"Resolusi ini memprioritaskan penyelesaian konflik dan perdamaian jangka panjang melalui pengembangan kapasitas otoritas Palestina," kata Yvonne dalam sebuah pernyataan. "Indonesia akan selalu mendukung bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat."
Pemerintahan Trump telah berupaya membujuk negara-negara seperti Indonesia dan Mesir untuk berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian, yang akan mendukung proses demiliterisasi Gaza dengan menonaktifkan persenjataan dan menghancurkan infrastruktur militer.
Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan pendukung setia perjuangan Palestina, Indonesia siap mengerahkan hingga 20.000 pasukan, ungkap Kementerian Pertahanan pekan lalu, seraya menambahkan bahwa mereka akan berfokus pada bidang-bidang seperti kesehatan dan infrastruktur.
Yvonne tidak memberikan detail apa pun tentang pasukan penjaga perdamaian, tetapi mengatakan resolusi tersebut berfokus pada penjagaan perdamaian melalui pasukan stabilisasi internasional yang diamanatkan PBB.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepada Majelis Umum PBB pada bulan September bahwa Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau lebih pasukan penjaga perdamaian di Gaza jika ada resolusi PBB.
Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, bulan lalu menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza - gencatan senjata dalam perang dua tahun mereka dan kesepakatan pembebasan sandera.
Namun, resolusi PBB dipandang sebagai cara vital untuk memberikan legitimasi bagi badan pemerintahan transisi di Gaza dan meyakinkan negara-negara yang mempertimbangkan pengiriman pasukan.
Indonesia mengadvokasi solusi dua negara di Palestina. Negara ini kerap mengecam kekerasan Israel di Gaza dan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan. Saat ini, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Para analis mengatakan sikap kebijakan luar negeri Prabowo telah sedikit berubah dalam beberapa bulan terakhir, merujuk pada pidato PBB di bulan Oktober yang mengulangi seruannya untuk negara Palestina yang merdeka sambil menekankan perlunya menjamin keselamatan dan keamanan Israel.
