AS telah mengecam pemulangan 40 warga Uighur ke Tiongkok oleh Thailand setelah lebih dari satu dekade penahanan.
Washington, Suarathailand- Menteri Luar Negeri Marco Rubio merilis pernyataan yang menuduh Thailand melanggar komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia.
AS telah mengecam pemulangan 40 warga Uighur ke Tiongkok oleh Thailand setelah lebih dari satu dekade penahanan. AS mengatakan tindakan ini bertentangan dengan komitmen negara tersebut untuk melindungi kelompok rentan dan hak asasi manusia.
“Kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan Thailand yang memaksa pemulangan sedikitnya 40 warga Uighur ke Tiongkok, di mana mereka tidak memiliki hak proses hukum dan di mana warga Uighur menghadapi penganiayaan, kerja paksa, dan penyiksaan,” demikian bunyi pernyataan Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, pada hari Kamis.
“Sebagai sekutu lama Thailand, kami khawatir dengan tindakan ini, yang berisiko melanggar kewajiban internasionalnya berdasarkan Konvensi PBB Melawan Penyiksaan dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.”
Pernyataan tersebut mengklaim bahwa tindakan ini bertentangan dengan tradisi lama masyarakat Thailand untuk melindungi kelompok yang paling rentan dan tidak konsisten dengan komitmen Thailand untuk melindungi hak asasi manusia.
“Kami mendesak semua pemerintah di negara-negara tempat orang Uighur mencari perlindungan agar tidak memulangkan paksa etnis Uighur ke Tiongkok,” bunyi pernyataan itu.
Pernyataan itu juga mengklaim bahwa Tiongkok, di bawah arahan dan kendali Partai Komunis Tiongkok, telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan sebagian besar Muslim Uighur dan anggota kelompok minoritas etnis dan agama lainnya di Xinjiang.
“Kami menyerukan kepada otoritas Tiongkok untuk menyediakan akses penuh guna memverifikasi kesejahteraan orang Uighur yang dipulangkan secara berkala. Pemerintah Thailand harus bersikeras dan terus memverifikasi sepenuhnya bahwa otoritas Tiongkok melindungi hak asasi manusia orang Uighur,” lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Tiongkok di Thailand mengonfirmasi bahwa 40 orang Uighur telah dipulangkan ke Tiongkok setelah ditahan di Thailand selama lebih dari satu dekade.
Menurut pernyataan yang dirilis di halaman Facebook Kedutaan Besar, pemulangan tersebut terjadi pada dini hari tanggal 27 Februari melalui penerbangan carteran yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan sipil Tiongkok.
“Pada tanggal 27 Februari, 40 warga negara Tiongkok yang masuk secara ilegal ke negara tersebut dipulangkan dari Thailand ke Xinjiang, Tiongkok,” demikian bunyi pernyataan tersebut. “Ini adalah langkah konkret kerja sama antara Tiongkok dan Thailand dalam menangani kejahatan imigrasi ilegal dan melindungi hak dan kepentingan sah warga negara Tiongkok, sesuai dengan hukum kedua negara dan praktik internasional.”
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kekuatan politik tertentu telah “menyebarkan kebohongan” mengenai wilayah Xinjiang di barat laut Tiongkok untuk mengganggu ketertiban, menurut Reuters dikutip The Nation.
Orang-orang dari semua kelompok etnis termasuk Uighur menikmati hak dan kepentingan sosial-ekonomi dan politik sebagai warga negara, kata juru bicara kementerian Lin Jian ketika ditanya tentang aktivis Uighur yang dideportasi dari Thailand.
Lin malah merujuk pada 40 warga negara Tiongkok yang dipulangkan yang menurut kantor berita negara Xinhua telah “ditipu oleh organisasi kriminal” dan terdampar di Thailand.
Ia tidak mengatakan apakah 40 warga negara Tiongkok tersebut adalah warga negara Uighur atau bukan.
