Tindakan ini menyasar Tentara Kebajikan Demokrat Karen (DKBA) dan empat pemimpinnya, serta entitas bisnis dan seorang warga negara Thailand yang terkait dengan kejahatan terorganisir Tiongkok.
Washington, Suarathailand- Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keuangan terhadap sebuah kelompok milisi Myanmar karena mendukung operasi penipuan siber yang menargetkan ribuan orang, termasuk warga Amerika, dari wilayah yang dikuasainya.
Tindakan ini menyasar Tentara Kebajikan Demokrat Karen (DKBA) dan empat pemimpinnya, serta entitas bisnis dan seorang warga negara Thailand yang terkait dengan kejahatan terorganisir Tiongkok, atas peran mereka dalam mengembangkan dan menjalankan pusat-pusat penipuan di sepanjang perbatasan dengan Thailand, kata Departemen Keuangan AS.
Ratusan ribu orang telah diperdagangkan oleh geng-geng kriminal di seluruh Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan, banyak di antaranya berlokasi di Myanmar yang dilanda perang.
“Jaringan kriminal yang beroperasi dari Myanmar mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras melalui penipuan daring,” kata John Hurley, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menggunakan nama lama untuk negara tersebut.
"Jaringan yang sama ini memperdagangkan manusia dan turut memicu perang saudara brutal di Burma. Pemerintah akan terus menggunakan segala cara yang kami miliki untuk memburu para penjahat siber ini—di mana pun mereka beroperasi—dan untuk melindungi keluarga-keluarga Amerika dari eksploitasi mereka."
Kedua perusahaan yang menjadi target—Trans Asia International Holding Group Thailand Co Ltd dan Troth Star Co Ltd—bersama dengan warga negara Thailand, Chamu Sawang, juga terkait dengan kejahatan terorganisir Tiongkok, kata Departemen Keuangan.
Langkah badan tersebut menambah tindakan sebelumnya terhadap "aktor-aktor ilegal yang melakukan penipuan ini".
Pada bulan Mei, Departemen Keuangan menetapkan Tentara Nasional Karen (sebelumnya Pasukan Penjaga Perbatasan Karen) sebagai organisasi kriminal transnasional, bersama dengan pemimpinnya dan kedua putranya atas "peran mereka dalam memfasilitasi perdagangan manusia dan penipuan siber yang merugikan warga negara AS".
Bangkok Post melaporkan pada bulan Oktober, Departemen Keuangan AS—bersama mitra-mitranya di Inggris—memberikan sanksi kepada konglomerat bisnis Kamboja bernama Prince Group yang mengoperasikan pusat-pusat penipuan, tambahnya.
Sebuah perkiraan pemerintah AS mencatat bahwa warga Amerika kehilangan setidaknya 0 miliar pada tahun 2024 akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara. Ini menandai kenaikan sebesar 66% dibanding tahun sebelumnya.
