Belgia Ajukan Gugatan Kejahatan Perang terhadap Tentara Israel ke ICC

Gugatan tersebut berfokus pada dua tentara Israel yang mengibarkan bendera unit militer mereka saat seorang DJ Israel tampil di festival musik Tomorrowland di Belgia.


Brussels, Suarathailand- Jaksa Belgia telah mengajukan gugatan kejahatan perang terhadap dua tentara Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menyusul tuduhan bahwa mereka terlibat dalam kekejaman di Gaza.

Yayasan Hind Rajab, yang mengajukan gugatan tersebut bersama Jaringan Aksi Hukum Global (GLAN), mengonfirmasi bahwa Jaksa Federal Belgia telah memutuskan untuk meneruskan kasus tersebut ke ICC. Yayasan tersebut menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat sesuai dengan kewajiban Belgia berdasarkan hukum internasional.

“Mahkamah Pidana Internasional saat ini sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran serius hukum humaniter di wilayah Palestina,” kata Kantor Kejaksaan Umum Federal, menurut kantor berita Belgia, Belga.

Gugatan tersebut berfokus pada dua tentara Israel, yang diduga anggota Brigade Givati. Mereka terlihat mengibarkan bendera unit militer mereka saat seorang DJ Israel tampil di festival musik Tomorrowland di Belgia.

Menyusul pengaduan tersebut, polisi Belgia diperintahkan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menginterogasi kedua tentara tersebut, sebelum mereka kemudian dibebaskan.


Kelompok hukum mendesak tindakan yang lebih tegas

Yayasan Hind Rajab, yang berbasis di Belgia, dinamai berdasarkan seorang gadis Palestina berusia enam tahun yang tewas akibat tembakan Israel di Kota Gaza pada awal perang. Sejak dibentuk pada tahun 2023, kelompok ini telah mengajukan puluhan pengaduan di lebih dari 10 negara yang menargetkan personel militer Israel.

Meskipun yayasan tersebut menyambut baik rujukan ke ICC dengan "dorongan yang hati-hati", yayasan tersebut mengkritik otoritas Belgia karena tidak mengambil tindakan yang lebih tegas.

"Menurut pandangan kami, para tersangka seharusnya tidak hanya ditangkap, tetapi juga ditahan dan diadili di Belgia atau diekstradisi ke ICC," kata yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Membebaskan individu yang secara kredibel dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap keadilan," tambah kelompok itu, "tetapi juga berisiko memperkuat rasa impunitas dan dapat memungkinkan individu-individu tersebut untuk melakukan kekejaman lebih lanjut."

Yayasan tersebut menyebut rujukan tersebut sebagai "poros strategis ke tingkat internasional", dan mendesak ICC untuk bertindak cepat.

"Setiap hari tanpa adanya tindakan dari lembaga-lembaga internasional adalah hari penderitaan dan ketidakbertanggungjawaban yang berkelanjutan," katanya. "Perjelas: kasus ini menjadi preseden hukum dan moral. Personel militer Israel, ke mana pun mereka bepergian, tidak berada di luar jangkauan keadilan."


-Israel memanggil diplomat Belgia-

Pada hari Selasa, pemerintah Israel dilaporkan memanggil seorang diplomat Belgia sebagai protes atas penangkapan tentaranya.

Perselisihan antara kedua negara muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas bencana kemanusiaan di Gaza dan perang Israel yang sedang berlangsung melawan rakyat Palestina.

Sebelumnya pada hari Rabu, Belgia mengumumkan akan mengirimkan pesawat militer berisi makanan dan pasokan medis yang ditujukan untuk Gaza ke Yordania, sementara negara itu juga bergabung dengan 27 negara lainnya dalam menandatangani deklarasi yang menyerukan gencatan senjata segera.

Namun, Belgia sendiri menghadapi tekanan hukum karena diduga gagal menindak kejahatan Israel di Gaza.

Pada 7 Juli, negara Belgia secara resmi dipanggil untuk hadir di Pengadilan Tingkat Pertama berbahasa Prancis di Brussels. Para penggugat menuduh Belgia tidak bertindak dan gagal memenuhi kewajiban internasionalnya.

Mereka menuduh Belgia harus mengambil langkah-langkah mendesak, termasuk melarang pengiriman senjata ke Israel melalui wilayah Belgia, menghentikan perdagangan dengan permukiman Israel, menangguhkan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, membekukan aset para pemimpin Israel, dan mengakhiri kerja sama kelembagaan dengan Israel.

Share: