Pelaksana Tugas Perdana Menteri mempertanyakan motif Ketua Senat Kamboja setelah klaim yang menggemparkan tentang urusan politik Thailand.
Bangkok, Suarathailand- Menteri Dalam Negeri Phumtham Wechayachai telah meragukan kredibilitas Ketua Senat Kamboja Hun Sen, setelah ia membuat klaim mengenai dinamika politik internal Thailand.
Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, Phumtham, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri, mendesak publik untuk tidak terpengaruh oleh pernyataan Hun Sen.
“Apakah kalian masih percaya pada Hun Sen? Suatu hari dia mengatakan sesuatu itu benar, keesokan harinya dia mengatakan itu tidak benar. Dia terus-menerus mengubah [perkataannya].
“Apakah kalian masih percaya dia memiliki niat baik untuk negara kita? Kita harus mempertimbangkan kredibilitasnya. Kita tidak perlu terguncang atau bersemangat dengan apa yang dia katakan,” kata Phumtham.
Komentarnya menyusul unggahan Facebook Hun Sen pada hari Minggu, di mana mantan PM Kamboja tersebut mengklaim bahwa mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah sering berkonsultasi dengannya mengenai masalah internal Thailand, termasuk dugaan upaya pemecatan mantan Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul.
“Suatu saat nanti, saya mungkin membutuhkan lebih dari tiga jam untuk berbicara sepenuhnya tentang Thaksin—yang saya bantu dari tahun 2006 hingga 2025. Pada malam tanggal 15 Juni 2025, Thaksin menyampaikan melalui Khlang Huot bahwa Anutin, pemimpin Partai Bhumjaithai sekaligus Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, harus dicopot agar Partai Pheu Thai dapat mengendalikan Kementerian Dalam Negeri. Saya kemudian menjawab: singkirkan dia, dan bersiaplah untuk disingkirkan," tulis Hun Sen.
Meskipun telah bersekutu selama puluhan tahun, hubungan antara kedua mantan perdana menteri ini memburuk setelah Hun Sen membocorkan percakapan telepon antara dirinya dan Perdana Menteri saat ini, Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin.
Kebocoran percakapan telepon tersebut—termasuk Paetongtarn yang mengkritik militer—menyebabkan penangguhan jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi. Keluarnya Bhumjaithai dari koalisi semakin melemahkan mayoritas anggota DPR pemerintah.
Ia mengatakan bahwa Paetongtarn kini sedang menjalani prosedur hukum yang berdampak pada popularitasnya, sebagaimana tercermin dalam jajak pendapat baru-baru ini.
Namun, ia optimistis bahwa sentimen publik dapat berubah setelah kebenaran terungkap sepenuhnya.
Pejabat Perdana Menteri juga mengatakan ia yakin Mahkamah Konstitusi telah memberikan perpanjangan waktu 15 hari kepada Paetongtarn untuk menyampaikan pembelaannya.
